OPINI]: Politik Santun harus Dihadirkan  

Bagikan Berita:

[oleh: Muhammad A Faraz Bajri

 Calon Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang diusung beberapa partai politik dianggap sebagian pihak sebagai perwujudan politik dinasti. Karena, di belakangnya ada Dedi Mulyadi, suaminya, yang sebentar lagi lengser dan mencalonkan diri menjadi cawagub Jawa Barat.

DALAM koalisi ini kemungkinan kebijakannya akan dikendalikan oleh suaminya. Suka atau tidak, harus  kita akui keberadaannya ketika kelak memimpin Purwakarta (bahkan kebijakan politiknya di parlemen) akan aman dan mulus.

Politik dinasti secara aturan tidak ada larangan sama sekali. Tetapi secara etika jelas akan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi kita hormati dan mengapresiasi langkah politiknya.  

Sebagian publik menilai dan mempertanyakan kapasitasnya karena Anne dianggap belum mampu dalam mengelola pemerintahan dan politik anggaran.

Padil dan Acep Maman yang diusung dua partai politik, merupakan kombinasi birokrat dan politisi. Dua orang ini cukup bisa mengendalikan pemerintahan karena ada pengalaman dalam mengatur lalu Lintas pemerintahan.

Sedangkan Acep Maman cukup bisa  diandalkan dalam mengatur lobi-lobi politik di parlemen dalam rangka mengamankan kebijakan politik Padil, apabila pasangan ini memenangi Pilkada Purwakarta.

Walaupun semikian, ada sebagaian publik yang mempertanyakan integritasnya dan kredibilitasnya. Pertanyaan publik, apakah Acep Maman akan kuat berhadapan dengan kekuataan politik mayoritas di parlemen, atau jangan-jangan tersandera di hadapan mereka?

Zaenal Arifin-Luthfi Bamala, meskipun pemain baru dalam kancah perpolitikan purwakarta, perlu juga diapresiasi publik sebagai pembelajaran demokrasi. Zaenal cukup bisa diandalkan karena memiliki kapasitas keilmuan, tetapi lemah dalam mengelola pemerintahan. Dan, lemah dalam lobi-lobi dengan partai politik. Luthfi masih belum berpengalaman walaupun memiliki pendukung yang cukup bisa diandalkan. Apakah Luthfi bisa berkombinasi dengan Zaenal dalam menerjemahkan visi misi kampannye kelak ketika memimpin Purwakarta ke depan?

Demokrasi perlu penguatan instrumen hukum. Kandidat alangkah lebih baik beradu argumentasi dalam menyampaikan visi misi program, dan menawarkan road map pembangunan Purwakarta yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Purwakarta. 

Sebagai warga Purwakarta, saya berharap kandidat tidak mesti menggunakan instrumen keagamaan karena hakikatnya agama tidak dibangun dengan kekuatan politik. Agama harus ditempatkan para porsinya yang sangat suci. 

Tujuan Pilkada adalah untuk mencari pemimpin yang memiliki integritas kuat, leadership bagus, serta mampu  memberikan solusi yang komprehensif.

Pilkada bukan ajang menjual nilai-nilai agama demi memenuhi syahwat politik. Agama di dalamnya mengandung nilai, moral dan etika yang harus dijaga sakralitasnya. Agama tidak boleh dikotori intrik-intrik politik demi kepentingan kekuasaan sesaat.

Ketika ada kandidat yang menggunakan instrumen kekuasaan dan agama, berarti kualitas integritasnya dipertanyakan publik. ini menunjukkan bahwa kandidat tidak bisa menghadirkan politik santun dan bermartabat dan tidak percaya diri. Kekuasaan hanya sesaat tetapi pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. 

Manuver politiknya tidak memberikan dialektika pencerahan dan  mencerminkan nalar sehatnya dikalahkan hawa nafsu berkuasa. Dan celakanya nalar politisi yang  tidak sehat dilegalkan beberapa kalangan karena dalam rangka mengamankan kepentingan politiknya.

 Selama politik santun tidak hadir di ruang publik maka kualitas pemimpinnya kelak akan tidak baik. Kualitas pemimpin akan ditentukan oleh kualitas demokrasi. Demokrasi memerlukan perangkat hukum yang kuat dan harus menghilangkan praktik-praktik koruptif. selama perangkat hukumnya tidak berjalan dengan baik maka demokrasi tidak akan berjalan sesuai harapan.

Kebijakan yang menyangkut kepentingan publik kelak akan dibarter oleh para oknum yang bersembunyi di balik kekuasaan para kandidat. Ini menjadi tidak sehat dan semakin terperosok ke lembah jurang kenistaan.

Publik akhirnya semakin kehilangan legitimasi terhadap para kandidat yang ada. Parpol harus bertanggung jawab secara moral dan etika. Moral dan etika menjadi pondasi paling fundamental dalam mengelola kekuasaan.

Kekuasaan harus diarahkan untuk kemaslahatan publik. Bukan oleh segelintir orang yang akan memperkaya diri dan kelompoknya. Parpol punya tanggung jawab atas kualitas calon yang diusungnya.

Semoga Pilkada Purwakarta berjalan dengan baik, tertib, aman, santun, dan bermartabat.**

Penulis adalah Dosen Sosiologi Agama STAI Al Muhajirin Purwakarta dan ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
Panelis Godok Tema untuk Debat Publik 2 https://t.co/OEi9RJdM5M
PurwasukaNews.com
Debat Publik 1 Hambar, Tim Sukses Salahkan Microphone https://t.co/0x04GsCj35
Follow PurwasukaNews.com on Twitter