Banner Atas

Kasus Kunker Fiktif, Dadang Supriyadi: ‘Dewan Sebagai Penikmat Anggaran Harus Dipanggil’

Bagikan Berita:

PURWAKARTA, purwasukanews – Praktisi hukum Purwakarta Dadang Supriyadi meyakini sejumlah oknum anggota dewan akan mendapat giliran diperiksa Kejari. Alasan Dadang, karena bagaimana pun anggota dewan adalah pengguna anggaran dalam kasus yang saat ini tengah disangkakan.

“Iya dong, dewan kan yang menikmati anggarannya, bukan pegawai sekretariat. Harus diingat bahwa pegawai setwan hanya mengurus administrasi,” kata Dadang, Jumat (3/3).    

Ditambahkan dia, jika hukum di Purwakarta mau benar-benar ditegakkan, maka Kejari semestinya meminta keterangan juga dari anggota dewan, “Seharusnya dewan dipanggil,” tandasnya.

Namun demikian, Dadang mengaku tak mau berprasangka buruk kepada aparat hukum, “Mungkin Kejari menyentuh pegawai sekretariat terlebih dulu sebagai pintu masuk. Ini mungkin strategi penyelidikan,” ujarnya.

Menurutnya, soal kunjungan kerja (kunker) fiktif yang saat ini menjadi persoalan hukum, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum.

“Dari dulu juga, setiap periode dewan, pola pengelolaan keuangannya memang seperti itu. Artinya, mestinya dewan periode sebelumnya juga diusut,” papar Dadang.

Saat ditanya mengapa baru saat ini dugaan kunker fiktif di dewan baru menjadi persoalan hukum, Dadang menengarai bahwa saat ini memang sedang trend di mana para penegak hukum gencar mengungkap kasus-kasus seperti itu.

Dia berharap penanganan kasus ini bukan sekadar mengikuti trend, tapi untuk penegakan hukum di Purwakarta. “Saya memberi apresiasi kepada Kejari yang akan serius menangani kasuas ini,” tambah Dadang.

Atas pernyataan Dadang, purwasukanews menghubungi sejumlah anggota dewan untuk memberikan tanggapan. Dari beberapa dewan yang dihubungi, hanya dua orang yang siap memberikan pernyataan, yakni Budi Sopani Muplih (Fraksi PPP) dan Isep Saprudin Yahya (Nasdem).

Keduanya mengaku tetap menghormati proses hukum. Budi menjelaskan, sebagai warga negara, dia memiliki hak dan kewajiban yang sama.

“Siapapun yang sekiranya dianggap perlu untuk keadilan dan proses hukum, siapapun bisa dipanggil untuk memberikan keterangan atau kesaksian,” kata Budi.

Hal senada dikatakan Isep. Menurutnya, di mata hukum, setiap orang adalah sama, “Kita menjunjung prinsip equality before the law,” kata Isep.

Soal dewan yang menjadi pengguna anggaran, Isep membenarkan, “Betul, anggota dewan itu pengguna anggaran. Tapi anggaran yang digunakan berdasarkan progam kerja,” imbuh dia.(bes)

 

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
Ketua KPU Ingatkan Caleg Tak Bodohi Masyarakat https://t.co/k35o1eaUjW
PurwasukaNews.com
41 Dewan Petahana Purwakarta Enggan Tinggalkan Jabatan https://t.co/ZKNac7GFXM
Follow PurwasukaNews.com on Twitter