Babak Baru Kasus SPPD Fiktif: Melangkah ke Kejagung  

Bagikan Berita:

PURWAKARTA, purwasukanews – Kasus korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif di DPRD Purwakarta bakal memasuki babak baru. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) berencana menyambangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Salah satu pentolan KMP Awod Abdul Ghadir menjelaskan, kedatangannya ke lembaga yudikatif tertinggi itu akan dilaksanakan pekan depan.

“KMP akan terus mengawal proses hukum kasus SPPD Fiktif. Ini penting agar

penegakan dan  keadilan hukum sesuai yang diharapkan. Tidak tebang pilih, dan jaksa tak ‘masuk angin’,” kata Awod, Kamis (23/5) dini hari.

Awod merasa perlu membawa kasus ini ke Kejagung setelah pihaknya menengarai ada kejanggalan dalam proses kasus tersebut. KMP menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta tebang pilih.

 

Dikatakan Awod, dalam fakta persidangan terindikasi bahwa para anggota dewan, terutama unsur pimpinan, terlibat dalam kasus tersebut.

“Nyatanya tak ada satupun dewan yang terjerat. Yang menjadi korban hanya Muhamad Rifai (Sekwan) dan Ujang Hasan (bendahara),” kata Awod.

Indikasi adanya kejanggalan, menggerakkan langkah KMP ke Kantor Kejari beberapa waktu lalu. Saat itu KMP tak puas dengan jawaban Kepala Kejari Syahpuan yang dinilai enggan membuat surat perintah penyidikan (sprindik) untuk memeriksa dewan.

“Ketidakpuasan kami atas jawaban Kajari itulah yang akhirnya kami berkesimpulan, kasus ini harus diketahui Kejagung,” kata Awod.

Sebelumnya, pada 16 Mei silam KMP menyambangi kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Kejaksaan Tinggi di Bandung. Mereka terdiri dari Awod Abdul Ghadir, Zaenal Abidin, Luthfi Bamala, dan Iwan Torana.

KMP tiba di kantor Pengadilan Tipikor sekitar pukul 13.00 dan diterima Panitera Yuniar. Kepada Yuniar, KMP menyampaikan hasil pertemuan dengan Kajari.

“Menurut Pak Yuniar, untuk mengeluarkan sprindik baru, Kejari tak perlu menunggu penetapan pengadilan. Lagi pula, dia tak mengenal istilah penetapan. Yang ada adalah putusan hakim,” kata Zaenal Abidin.

Intinya, kata Zaenal, untuk memeriksa dewan tergantung ada tidaknya good will dari Kejaksaan. “Kepada kami Pak Yuniar mengungkapkan bahwa logikanya uang SPPD fiktif tak mungkin keluar tanpa persetujuan unsur pimpinan,” lanjut Zaenal.

Seusai menyambangi Pengadilan Tipikor, KMP bergerak ke kantor Kejaksaan Tinggi. Mereka menyerahkan surat yang juga ditembuskan ke Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inti surat, lagi-lagi KMP menyampaikan ketidakpuasan jawaban Kajari yang dinilai enggan mengeluarkan sprindik baru. KMP mendesak Kejati untuk memerintahkan Kejari Purwakarta menyeret orang-orang yang terlibat dalam korupsi berjamaah tersebut.

Jarang ‘Ngantor’

Sejauh ini belum ada sedikitpun klarifikasi dari unsur pimpinan dewan. Padahal dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,4 Miliar itu, belakangan ini mereka menjadi bulan-bulanan.

Ketua DPRD Purwakarta Sarif Hidayat terkesan menutup diri. Dia tak menyampaikan satu patah katapun soal tudingan KMP atas dugaan keterlibatannya.

Diperoleh informasi dari lingkungan Sekretariat Dewan, sejak beberapa bulan lalu, Sarif sudah jarang masuk kantor. “Dia nongol kalau ada rapat paripurna. Sehari-hari mah dia sudah jarang masuk kantor,” kata seorang staf Setwan.

Soal indikasi keterlibatan unsur pimpinan, diakui pula oleh internal dewan. Salah seorang anggota dewan mengatakan, dari fakta persidangan sangat jelas bahwa unsur pimpinan dan sejumlah anggota dewan menikmati uang SPPD fiktif.

 “Mohon nama saya sembunyikan ya, untuk menghindari benturan dengan anggota dewan yang lain,” pintanya.

 Mendzalimi Rifai dan Hasan

Saat pertemuan dengan KMP pada 9 Mei silam, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta Syahpuan mengakui bahwa pihaknya telah berbuat dzalim kepada Mohamad Rifai dan Ujang Hasan.

“Saya sebagai Kajari telah mendzalimi kedua orang itu. Mereka harus dipenjara,” ujar Kajari saat itu. Kalimat tersebut dilontarkannya menanggapi KMP yang mempertanyakan mengapa hanya Sekwan Mohamad Rifai dan Bendahara Ujang Hasan yang terjerat hukum.

KMP meyakini dalam kasus korupsi tersebut ada keterlibatan unsur pimpinan dan para anggota dewan. Pada kesempatan tersebut, Syahpuan menampik adanya tudingan yang menyatakan Kejari “masuk angin”.

Syahpuan menjelaskan, kasus tersebut sudah ditangani Kejari saat dia memulai bertugas di Purwakarta. Dia mengaku yang memerintahkan agar para anggota dewan diperiksa sebagai saksi, setelah mendalami kasus tersebut selama tujuh bulan.

Namun saat memeriksa Rifai dan Hasan, Kejari tak memperoleh keterangan dari keduanya atas dugaan keterlibatan dewan,

“Saya tidak tahu ada bargaining apa antara kedua terdakwa dengan dewan. itu rahasia mereka. Pada akhirnya, hanya Rifai dan Hasan yang diseret ke pengadilan sebagai terdakwa.

Jawaban Syahpuan tak serta merta membuat KMP puas. Komunitas ini menilai Kejari tak berdaya dan tak memberi rasa keadilan. KMP menilai dalam persidangan terdapat sejumlah fakta yang mengindikasikan dewan terlibat dalam kasus tersebut.

Misalnya, pengakuan unsur pimpinan dan para anggota dewan yang mengaku menandatangani kuitansi kosong. Fakta lain adalah pengakuan dari Rifai dan Hasan yang mengindikasikan bahwa korupsi itu dilakukan secara berjamaah.

Kejari Terima Aliran Dana?

Di tengah desakan KMP agar Kejari juga membidik para legislator, beberapa waktu lalu tersiar kabar yang cukup menghentakkan. Awal April silam, diduga ada pemotongan uang kegiatan dewan sebesar Rp 2,5 juta.

Uang tersebut  diduga digunakan untuk digelontorkan kepada oknum di Kejari, sebagai ‘uang pengamanan’. Penggelontoran dana dimediasi salah seorang birokrat eksekutif.

Di kalangan internal dewan sendiri terjadi silang pendapat. Sebagian ada yang setuju dengan pemotongan tersebut, namun ada pula yang menentangnya.

Hasil penelusuran menunjukkan, pemotongan uang kegiatan tersebut tak semua dialami oleh anggota dewan. Ada beberapa fraksi yang tak dipotong, namun ada pula fraksi yang mengalami pemotongan lebih dari Rp 2,5 juta.

Sumber di kalangan dewan menyebutkan, pemotongan itu atas inisiatif unsur pimpinan. Dana yang lazim disebut uang representasi itu langsung dipotong saat anggota dewan tengah melakukan kunjungan ke Tegal dan Tangerang.

Unsur pimpinan dewan lagi-lagi tak mau berkomentar atas adanya kabar miring tersebut. Wakil Ketua DPRD Purwakarta Neng Supartini tak menyahut saat dimintai komentar. Hal sama juga dilakukan Ketua DPRD Sarif Hidayat.

Sementara itu, Kajari Syahpuan membantah yang menyatakan bahwa pihaknya menerima aliran dana dari dewan.

“Soal adanya aliran dana, saya tak tahu menahu. Yang saya dengar, memang ada inisiatif dari dewan untuk tanggung renteng membayar kerugian negara,” kata Kajari. 

Soal tanggung renteng, pada pertengahan Januari silam tersiar kabar bahwa untuk menutupi kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar, anggota dewan berinisiasi patungan.

Inisiasi patungan muncul dari unsur pimpinan. Dan gagasan tersebut diamini seluruh anggota dewan. Sebanyak 41 anggota dewan dikenakan Rp 35 juta untuk masing-masing anggota.

Jika ditotalkan, maka uang yang hendak dikembalikan ke negara yang bersumber dari 41 anggota dewan sebesar Rp 1,435 miliar.

Sedangkan sisa kekurangannya ditanggung oleh empat unsur pimpinan dan dua terdakwa.

“Pembayaran sebesar Rp 35 juta dilakukan dengan memotong honor dewan Rp 5 juta per bulan. Hal itu dilakukan dengan kalkulasi bahwa usia jabatan para anggota dewan tinggal sekitar beberapa bulan ke depan,” terang sumber  di gedung dewan.

Dengan asumsi tersebut, maka ketika jabatan mereka rampung, uang sebesar Rp 35 juta sudah terkumpul.(bes)

 

 

                                                                                                                                   

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
Ada Pa Otang di Balik Keberhasilan PKS https://t.co/QC5zBzdAjw
PurwasukaNews.com
LSM Kompak Bersiap Geruduk Kantor Kejaksaan https://t.co/WFdMmCdzKy
Follow PurwasukaNews.com on Twitter