Banner Atas

Sidang Korupsi SPPD Fiktif, JPU Dihujani Kata ‘Lupa’

Bagikan Berita:

PURWAKARTA, purwasukanews – Hampir semua anggota dewan melontarkan kata ‘lupa’ saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akibatnya, JPU semakin gencar mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk memperoleh jawaban yang tegas.

Pemandangan tersebut tergambar dalam sidang lanjutan kasus Korupsi SPPD Fiktif 2016 Setwan Purwakarta yang digelar pada Rabu (23/1) silam.

Agenda sidang, menghadirkan para anggota dewan yang saat kasus terjadi menduduki posisi di Komisi 2 dan 3. Sidang yang dimulai pukul 18.00 ini dibagi dua sesi. Sesi pertama, majelis hakim menghadirkan Komisi 2. Sedangkan Komisi 3 hadir dalam sesi selanjutnya.  

“Apa tugas pokok dewan?” itu pertanyaan perdana JPU yang dilontarkan kepada Putriarti Putik Harumawangi. Setelah termenung beberapa detik, Putri menjawab, “Membuat perda. Dan, mengambil aspirasi masyarakat.”

Tak puas dengan jawaban Putri, JPU melontarkan pertanyaan serupa kepada Agus Sundana dari Fraksi PAN. Agus mampu menjawabnya dengan agak lengkap.

Ketua Komisi 2 Dendri Miftah Agustian dari Fraksi PDIP  menjawab ‘lupa’ saat JPU menanyakan soal ada tidaknya rapat koordinasi untuk  kegiatan bimbingan teknis (bimtek).

Komarudin dari Fraksi PPP menjawab tidak tahu saat ditanya kapan kegiatan bimtek dilaksanakan. Sedangkan Budi Sopani Muplih dari fraksi yang sama, menjawab ‘lupa’ saat JPU menanyakan apakah dia pernah ikut bimtek pada 2016.

Detik berikutnya, jawaban Budi lebih lancar. Dia menyebutkan bahwa sesuai program kerja (Proker), ada delapan bimtek, “Tapi yang terealisasi hanya enam,” terangnya.

Mesakh Supriadi dari Fraksi Golkar menerangkan, bimtek maksimal dilaksanakan empat kali, “Tapi saya lupa apa saja bimtek-nya,” kata Mesakh.

Darmita dan Mastur menjawab pada 2016 ada bimtek sebanyak tujuh kali. Saat JPU menanyakan siapa yang memberi honor dalam kegiatan bimtek tersebut, jawabannya adalah ‘lupa’. Saat pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Agus Sundana, jawabannya juga ‘lupa’.

Dendri tampak lingkung saat JPU bertanya tentang apa saja instrumen atau syarat yang diperlukan untuk pencairan uang honor bimtek.

Semua saksi mengaku pernah menandatangani kuitansi kosong, kecuali Isep Syafrudin Yahya dari Fraksi Nasdem.

Kepada JPU, Isep mengakui bahwa dia pernah beberapa kali disodori kuitansi kosong. “Tapi saya tolak. Saya menyarankan agar staf Setwan tertib dalam administrasi,” tandas Isep.

Dalam persidangan juga terungkap, kendati tak ada kegiatan bimtek,  ada surat perintah dari Ketua Dewan, tandatangan dewan dalam kuitansi kosong, dan tandatangan ketua Komisi 2 dalam lembar laporan bimtek.

Sidang dihadiri kedua terdakwa, yakni Muhamad Rifai dan Ujang Hasan. Rabu pekan depan, sidang masih menghadirkan para saksi.(bes)

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter