Banner Atas

Dewan Berpotensi Menjadi Tersangka

Bagikan Berita:

PURWAKARTA, purwasukanews – Kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Purwakarta, berpotensi akan menyeret sejumlah wakil rakyat menjadi tersangka. Hal itu berdasarkan progress pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.

Demikian dilontarkan Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmah Ibnu Aril, Kamis (4/4). Dikatakannya, Kejari tengah melacak alur uang yang diduga hasil korupsi.

"Maka tak menutup kemungkinan akan ada tersangka dari kalangan anggota DPRD,” tandasnya. Menurutnya, jangankan menikmati dana hasil korupsi, mengetahui adanya tipikor tapi membiarkannya, itu saja ada sanksinya.

Senada dengan komponen masyarakat lainnya, Aril pun mengimbau Kejari agar tegas dalam memberantas praktik korupsi di Purwakarta. “Kejari harus melakukan penyelidikan atas adanya dugaan tipikor di lembaga atau instansi lain selain di DPRD,” katanya.

Selain itu, Aril menduga ada pihak lain yang mesti bertanggungjawab, selain dua orang yang telah dijadikan tersangka. Hanya saja Aril tak secara eksplisit menyebutkan pihak lain yang dimaksudnya.

Dia menjelaskan, dilihat dari modus operandinya, kuitansi atau tanda terima pembayaran harus melibatkan pihak luar. Kecuali jika mereka membuat sendiri kuitansi itu. “Ada pihak yg kemungkinan besar bisa menyediakan kelengkapan administrasi SPJ kunker tersebut,” imbuh Aril.

Yang juga menjadi perhatian GMMP, selama memperhatikan LHP BPK tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk kunker atau perjalanan dinas Setwan kerap menjadi temuan. “Anehnya sepertinya itu tidak menjadi pelajaran atau peringatan,” katanya lagi.

Sebelumnya, jauh hari sebelum Kejari memanggil para wakil rakyat, praktisi hukum Purwakarta Dadang Supriyadi sudah memprediksinya. Pada awal Maret silam, dia meyakini anggota dewan akan mendapat giliran diperiksa Kejari. Alasan Dadang, karena bagaimana pun anggota dewan adalah pengguna anggaran dalam kasus yang saat ini tengah disangkakan tersebut.

“Dewan kan yang menikmati anggarannya, bukan pegawai sekretariat. Harus diingat bahwa pegawai setwan hanya mengurus  administrasi,” kata Dadang saat itu. Menurutnya, soal kunjungan kerja (kunker) fiktif yang saat ini menjadi persoalan hukum, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum.

“Dari dulu juga, setiap periode dewan, pola pengelolaan keuangannya memang seperti itu. Artinya, mestinya dewan periode sebelumnya juga diusut,” papar Dadang.(bes)


Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
Ketua KPU Ingatkan Caleg Tak Bodohi Masyarakat https://t.co/k35o1eaUjW
PurwasukaNews.com
41 Dewan Petahana Purwakarta Enggan Tinggalkan Jabatan https://t.co/ZKNac7GFXM
Follow PurwasukaNews.com on Twitter