[OPINI]: Siswa 'Sampah' dan Peran Sekolah

Bagikan Berita:

oleh: Widdy Apriandi

Belakangan, dunia pendidikan kita dijejali banyak tragedi. Di awal tahun 2018 misalnya, belum apa-apa kita sudah disuguhi kabar buruk. Pelajar mati akibat sabetan celurit di leher. 'Sumbu' masalahnya 'klasik' ; tawuran.

DILAPORKAN Surya (3/2), kejadian nahas itu terjadi di Citeureup, Bogor. Hari pertama sekolah, dua kelompok pelajar SMK  justru memutuskan untuk saling bunuh. Tawuran pecah di jalan, ditontoni orang banyak pula.

Tak ada yang menang, begitu juga yang kalah. Sebab, fakta paling nyata adalah hilang nyawa dan luka-luka. Seorang pelajar mati sia-sia. Sementara, lima orang lain ditemukan terluka ringan dan berat.

Ngeri memang. Kecil-kecil sudah brengsek. Tega membunuh pula. Luar biasa. Lebih luar biasa lagi payung hukum kita. Pembunuh seusia anak diberi keringanan setengah masa hukuman orang dewasa. Atas nama perlindungan anak. Tak pandang mata, mana anak manusia dan anak (kelakuan) setan!

Tragedi tak selesai di situ. Baru-baru ini ada lagi ulah pelajar yang jauh lebih bangsat. Sebab, yang jadi korban jiwa bukan sesama pelajar. Tetapi, guru!

Peristiwa menyayat hati itu terjadi di Sampang, Madura. Dilansir Tribun, seorang guru tewas setelah dipukul siswanya. Pemicunya adalah karena si bocah biadab itu tak terima ditindak gurunya--yang padahal berawal dari ulah onarnya di kelas.

Sang guru yang dikenal baik dan idola para siswa itu pun akhirnya meregang nyawa. Dari hasil observasi, ia mengalami kondisi Mati Batang Otak (MBO).  Kepergiannya menyisakan lara bagi istrinya yang sedang hamil empat bulan.

Sedih, jelas! Tapi, lebih sedih lagi jika dibandingkan dengan vonis si anak pembunuh itu. Lagi-lagi, hukuman setengah orang dewasa. Tuntutan maksimal tujuh tahun. Pantaskah untuk nyawa dan harapan yang pupus?

Ketegasan Pihak Sekolah

Dari obrolan dengan Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto beberapa waktu, saya baru paham soal konsep otonomi sekolah. Kang Pur, sapaan akrab Purwanto, menjelaskan bahwa demokratisasi pendidikan pelan tapi pasti mulai dibenamkan secara komprehensif di lingkungan sekolah.

Tidak hanya soal keuangan, tapi juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya taktis seputar urusan persekolahan. Termasuk, perkara bocah-bocah bengal. Ia menegaskan bahwa sekolah punya kewenangan penuh untuk menindaknya. "Pihak sekolah berhak mengambil tindakan seperti skorsing atau pemecatan pelajar bersangkutan," tukasnya.

Dan lagi, tidak menutup kemungkinan jika pihak sekolah meneruskan tingkah bengal siswa ke ranah hukum. Hanya saja, ia mengggarisbawahi, tindakan demikian perlu dilakukan kalau siswa terbukti melakukan aksi kriminal murni.

Sedangkan bila sekadar kenakalan remaja biasa, jauh lebih baik kalau siswa diberikan sanksi yang bersifat rehabilitasi agar kenakalannya tidak berkembang menjadi makin  ekstrem.

Dari keterangan tersebut, maka peran sekolah dalam penanganan siswa bengal sebetulnya sangat vital. Selebihnya adalah tinggal bagaimana ketegasan pihak sekolah itu sendiri. Seringkali, pertimbangan perasaan atau faktor-faktor emosional lain menjungkirbalikkan logika. Walhasil, siswa bengal merasa tindakannya biasa-biasa saja, karena kerap diampuni. Dianggap 'wajar'.

Berkat jaminan otonomi sekolah semestinya siklus siswa-siswa 'sampah' bisa diberangus sejak awal. Siswa yang kedapatan beraksi kriminal, seperti tawuran atau aksi tak wajar lain, langsung vonis black list saja.

Sebagai ekstra efek jera, seret pula mereka ke ranah hukum. Sehingga, tidak hanya sanksi sosial yang mereka dapat, melainkan juga sanksi hukum.

Penguatan Karakter Sejak Dini

Terlepas dari kewenangan penindakan, kebijakan bermotif pencegahan dinilai lebih esensial. Pada konteks itu, Kadis (Kepala Dinas) Pendidikan yang baru saja dilantik itu berpendapat bahwa akar perkara dari siswa bermasalah adalah soal karakter. "Karakter mereka belum terbangun kuat. Sehingga, mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari dalam dan luar diri mereka," tegasnya.

Dari lanskap itu, beberapa kebijakan strategis pendidikan di Purwakarta diarahkan untuk membentuk karakter siswa sejak usia belia. Diantaranya adalah program santrinisasi sekolah yang telah berjalan lebih kurang sejak tiga tahun ke belakang.

"Ide dasar santrinisasi sekolah datang Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Lewat kebijakan ini,  siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan agama yang menjadi pijakan dasar karakter siswa berakhlaqul karimah. Ber-akhlak baik," imbuhnya.

Dalam praktiknya, penerapan santrinisasi sekolah dilakukan secara perlahan namun terencana. Contohnya, jelas Kang Pur, saat ini siswa SD dan SMP Negeri se-kabupaten Purwakarta telah dibiasakan membaca Al-Qur'an sebelum memulai pelajaran.

"Termasuk, dibiasakan pula bershawalat. Lebih khusus, tiap hari Jumat. Tiap siswa SD dan SMP Negeri memakai sarung, peci dan baju koko seperti budaya pesantren. Mereka membaca Al-Qur'an dan bershalat sebelum masuk pelajaran," urainya.

Menurutnya, ide dasar yang ditawarkan Bupati Purwakarta sudah tepat. Meskipun sekadar langkah kecil, tapi efek yang ditimbulkan akan sangat luar biasa bila dipupuk dan dikembangkan secara terus-menerus. Semoga.

Sebab, degradasi moral anak bangsa tampaknya sudah sampai di taraf yang sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai di kemudian hari masa depan bangsa ada di tangan generasi 'sampah' yang jauh dari akhlaqul karimah. Amit-amit.**

Penulis adalah pemerhati sosial dan founder kedai kopi "Bandit" - Purwakarta

 

 

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
FK UIP Desak Panwas Serius Tangani Kasus Kades Jadi Pengurus Parpol https://t.co/A2mGqFgQPF
Follow PurwasukaNews.com on Twitter