[OPINI]: PNS Versus GTT

Bagikan Berita:

oleh: Atu Kusniawati*

Lahirnya Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi “kepastian” atas profesi bagi seorang pendidik. Setidaknya kepastian tersebut terwujud dalam kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan. Pemerintah menilai dengan kepastian tersebut bisa memajukan pendidikan di negara kita.

HINGGA sekarang masih ditemui di berbagai media  guru-guru menuntut atau setidaknya menambah kesejahteraan , baik melalui pengangkatan dari Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi guru berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) maupun peningkatan tunjangan guru.

Fakta ini bisa menunjukkan bahwa menjadi guru saat ini sangat menjanjikan dan sudah saatnya guru mendapat haknya seperti yang telah diatur Dalam Undang Undang guru dan dosen pasal 14 di antaranya berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan menjamin kesejahteraan sosial. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak keyakinan intelektual. Media juga membicarakan guru dan dosen harus menjadi tenaga profesional, guru juga berfungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Program sertifikasi bagi semua guru di Indonesia diharapkan mampu mendongkrak kualitas dari mutu guru itu sendiri. Munculnya persoalan dari program sertifikasi tak hanya sebatas tentang portofolio saja. Ada berbagai persoalan lain yang muncul. Persoalan-persoalan yang sepantasnya menjadi perhatian dan sebagai bahan pertimbangan. Sehingga, di masa yang akan datang persoalan itu tak terjadi lagi.

Pertama, persoalan tentang guru yang harus kuliah lagi. Implementasi UU No. 14 tahun 2005 menghadapi beberapa persoalan di lapangan. Bagi guru yang tak muda lagi, tentu hal itu akan menjadi persoalan bagi mereka, persoalan waktu, tenaga dan biaya. Kadang kala untuk mengikuti pendidikan atau kuliah S1, guru justru tidak dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya. Konsentrasi guru terbagi-bagi. Tugas mengajar dan mendidik sering ditinggalkan.

Kedua, persoalan guru PNS dan non-PNS. Dikotomi antara guru PNS dan non-PNS pun jadi hal yang pelik dalam melaksanakan program sertifikasi. Ada kecenderungan bahwa sertifikasi guru hanya diprioritaskan bagi guru yang berstatus PNS. Guru-guru yang berstatus honorer terkesan diabaikan. Padahal tugas dan tanggung jawab keduanya sama. Hanya status yang membedakannya.

Guru non-PNS pun merasa semakin terpinggirkan. Tak kala, jumlah jam mengajar mereka dikurangi. Hal itu dilakukan agar para guru yang berstatus PNS dapat memenuhu 24 jam mengajar permiggu, sebagai syarat untuk mengikuti program sertifikasi. Kenyataan ini tentu sangat merugikan guru non-PNS.

Catatan Kritisi

Secara umum teman-teman kita melihat program sertifikasi guru lebih banyak  menyentuh aspek kesejahteraan guru daripada peningkatan kualitas/kinerjanya. Meskipun secara normatif seorang guru memang dituntut tampil secara profesional dan selalu meng-up date pengetahuannya, efektivitas program sertifikasi guru diragukan dapat memacu profesionalisme guru.

Karena,dalam prosesnya membuka celah besar terjadinya penyimpangan dan rekayasa. Selain itu, ada kekhawatiran muncul dampak negatif dari guru-guru yang tidak lolos sertifikasi. Karena itu diusulkan jalan keluar yang lebih fair.***

Penulis adalah Mahasiswa STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
Aming Diprediksi Bakal Gigit Jari https://t.co/lFc9FgXTRD
PurwasukaNews.com
Deni Ahmad Haidar Belum Tentukan Pilihan, KPUD atau Ansor https://t.co/T3U7zlXTgE
Follow PurwasukaNews.com on Twitter