[OPINI]: Distorsi Peran dan Fungsi Parpol di Daerah

Bagikan Berita:

oleh: Hadi Saeful Rizal, S.Sos.I, M.Pd*

Salah satu peran dan fungsi partai politik (parpol)  yang terpenting adalah melahirkan kader-kader potensial yang siap dihantarkan menjadi seorang pemimpin. Baik di level Pusat, gubernur, bupati/walikota. Namun peran parpol dewasa ini mengalami distorsi yang cukup panjang.

KEBERADAAN parpol di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia untuk melihat kogruensi janji politiknya yang memberikan penyalur aspirasi kepada masyarakat.

Adapun fungsi dan tujuan parpol antara lain menurut Putra, (2003:15)  adalah :

  1. Fungsi artikulasi kepentingan, adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindung dalam pembuatan kebijakan publik.
  2. Agregasi kepentingan, merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.
  3. Fungsi sosialisasi politik, adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut suatu  negara.
  4. Fungsi rekrutmen politik, adalah satu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok atau mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
  5. Fungsi komunikasi politik, adalah salah satu fungsi yang dijalankan partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan.

Fungsi parpol menurut Simon, dalam Basri (2011:120) adalah:

  1. Fungsi sosialisasi politik, ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya.
  2. Fungsi mobilisasi politik, adalah fungsi partai untuk membawa warga negara kedalam kehidupan publik. 
  3. Fungsi representasi politik, adalah partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara akan menempatkan wakilnya dalam parlemen.
  4. Fungsi partisipasi politik, adalah di mana tugas partai politik untuk membawa warga negara agar aktif dalam kegiatan politik.
  5. Fungsi legitimasi sistem politik, adalah mengacu pada kebijakan parpol mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah yang meliputi 
  6. Fungsi aktivitas dalam sistem  politik, adalah menjabarkan programnya dan menyiapkan anggotanya untuk menjalankan program tersebut.kebijakan publik maupun eksistensi sistem politik.
  7. Selain itu parpol juga dapat memberikan pelayanan public kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (pasal 11) menyatakan   Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

  1. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  2. Penciptaan iklim yang kondusif  bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
  3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik  masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
  4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
  5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa parpol memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian negara yang demokratis dan warga negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

Selain memiliki fungsi,  parpol juga mempunyai tujuan, yakni mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya parpol, masyarakat Indonesia semakin mengenal pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari parpol seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 2  Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang  Partai Politik  yang menunjukkan  tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik  adalah:

  1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung  tinggi   kedaulatan  rakyat   dalam  negara Kesatuan  Republik Indonesia; dan
  4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah: 

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

2. Memperjuangkan cita-cita parpol  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 

3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur  aspirasi  masyarakat  yang  memiliki  kekuatan  politik, ikut  menentukan  proses pembentukan  kekuasaan  pemerintah secara legal (diakui  berkekuatan  hukum)  mempunyai hak beraktifitas  merebut  dan mempertahankan  kekuasaan  politik. 

Tumpulnya Kebijakan Parpol di Daerah

Menjelang Pilkada serentak 2018, fenomena menarik kembali muncul, hajat lima tahunan ini seolah adalah hajat eksistensi Parpol.

Para publik figur dari berbagai latar mulai main mata, lirik-lirikan untuk menggaet kendaraan parpol. Parpol kini menjadi barang seksi dan dibutuhkan untuk seorang figur yang memiliki niatan untuk mencalonkan diri di level gubenur maupun walikota/bupati.

Berbagai manuver dilakukan, dimulai saling unjuk kekuatan bakal calon melalui sosialisasi baligo, spanduk dan berbagai macam media lainnya, termasuk media sosial dan internet. Menghadiri undangan-undangan warga mulai dari undangan, pengajian, pernikahan, tabligh akbar. Bahkan hajat acara sunatan pun didatangi.

Tujuannya di samping silaturahim, mereka tengah berusaha melambungkan dan melebarkan popularitas dan elektabilitas namanya agar saat disurvei parpol, namanya muncul sebagai yang terpopuler dan elektabilitasnya tinggi. Sehingga mereka dilirik parpol dan bisa diusung resmi.

Di sisi lain, di level daerah ini para figur ketua parpol berusaha menjalin komunikasi politik lintas parpol. Mereka berusaha mengamankan diri dan mencari ideologi parpol yang sefaham atau kalaupun tidak, mereka ada kawan parpol yang bisa memenuhi persyaratan KPU. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi partai politik agar bisa mengajukan calon kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2018. Selain harus mengantongi 20 persen jumlah kursi di DPRD, parpol juga harus memiliki ketentuan hukum tetap, sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM.

Syaratnya itu ada pencalonan dan calon. Pencalonan  berkaitan dengan dukungan suara parpol 20 persen di DPRD. disertai surat keputusan dari DPP masing-masing parpol sebagai pengurus yang sah. Calon itu pendirian pasangan partai yang bersangkutan. Dan mesti diingat, KPU tak akan memproses pendaftaran pasangan calon, yang partai politiknya masih berkonflik terkait kepengurusan.

Pasalnya, KPU bukanlah pihak yang bisa menentukan siapa saja yang berhak mengajukan calon. KPU tidak dalam kondisi menentukan bisa ikut pilkada atau tidak.

Sesuai ketentuan, KPU hanya mengikuti aturan PKPU dan undang undang yang mengatur peserta pemilu dalam Pilkada. Nantinya KPU akan melihat aspek legal formal. Pertama, Threshold kursi di DPRD dan surat keputusan yang sah dari tiap Parpol.

Sampai sejauh ini, walau di setiap daerah parpol memiliki figur ketua dan pengurus, namun mereka tak memiliki kekuatan apapun kecuali hanya sebatas menyampaikan, mengusulkan kepada DPP parpol masing-masing mengenai siapa figur yang rencananya akan diusung.

Artinya sehebat apapun komunikasi politik lintas parpol dibangun dan dideklarasikan di level daerah. Parpol dilevel daerah menyadari mereka tak punya kekuatan apapun tanpa surat keputusan dari DPP.

Parpol diprediksi dalam praktiknya nanti selain akan mempertimbangkan aspek popularitas dan elektabilitas bakal calon, juga mengukur kompensasi dari bakal calon untuk parpol yang bersangkutan. Terutama aspek pragmatisme modal finansial/biaya politik (poitic cost) untuk menggerakkan mesin parpol dalam hal ini pengurus dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan desa sampai ranting-ranting.

Jika jelas urusan keduanya maka sangat mudah bagi DPP parpol mengeluarkan surat keputusan. Tapi jika tidak, DPP akan melihat aspek lain sebagai bahan perbandingan/agak mendingan.

Bagaimana untuk Pilkada Purwakarta 2018?

Sudah dipastikan akan banyak balon yang akan gigit jari. Upaya mereka mengeluarkan biaya politik akan menjadi sia-sia jika gagal diusung resmi parpol ke KPU. Menurut kabar angin, sudah ada bakal calon yang menyentuh angka Rp 5-10 miliar untuk biaya sosialisasi sampai sejauh ini.

Uang itu akan terbang bagai angin menerpa spanduk dan baligonya pasca ditertibkan satpol PP seiring akan masuknya tahapan KPU resmi hampir tiga bulan mendatang. Sebuah risiko yang harus siap mereka korbankan demi sebuah kontestasi politik.

Yang tidak disadari adalah aspek komunikasi politik yang untuk konteks kabupaten Purwakarta yang masih sangat cair dan dinamis. Dua bulan penentu November dan Desember yang diprediksi akan terjadi lobi tarik menarik dan perubahannya sangat cepat dan signifikan. Baik itu untuk konteks poros koalisi maupun usungan paket pasangan calon.

Konstelasi politik parpol Purwakarta dipastikan erat kaitannya dengan konstelasi politik di level provinsi Jawa Barat. Parpol-parpol di Purwakarta sudah punya hitungan, rumusan dan isyarat yang sudah mengemuka di level Jabar.

Mereka sudah memegang beberapa opsi yang disiapkan. Jika di Jabar terjadi dukungan dan SK jatuh ke si A maka akan begini, atau jika ke si B akan begitu. Menunggu gerak langkah strategis di Jabar sangat penting guna memastikan berada pada fatsun atau gerbong mana mereka diposisikan. Hal ini juga guna mengefektifkan gerak paket sosialisasi mesin parpol agar nantinya bisa fokus dan tidak berhamburan.

Dalam beberapa pekan mendatang, parpol Purwakarta masih membuat skema dan menunggu titah dari level atas. Terutama yang sudah mendeklarasikan koalisi, saat ini tengah melakukan penjaringan dan seleksi calon. Hanya saja, sangat disayangkan ada beberapa syarat yang dianggap agak memberatkan diantaranya kewajiban iuran dengan nominal cukup besar, sebelum si balon sendiri mendapat kepastian diusung atau tidak.

Walaupun tujuannya bisa jadi maksud patungan itu untuk biaya survei atau uji keseriusan isi dompet si calon. Wallahu’alamu bishawwab.***

 

***Penulis adalah Pengamat Sosial Politik & Kebijakan Publik (PSPKP)

 

 

Tentang Purwasuka News

Purwasuka News adalah media informasi terkini dan terupdate Purwasuka yang akurat dan berimbang, menghadirkan informasi seputar Purwasuka, Jabar, Politik, Hukum, Kuliner, Ekbis, Sosok, Hobi, Feature, Opini, Gaya Hidup, Foto, dan lainnya.

Email: purwasukanewscom@yahoo.co.id
Redaksi: Kompleks Asabri C 7 No.3 Bunder, Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat

Facebook

Twitter

PurwasukaNews.com
Aming Diprediksi Bakal Gigit Jari https://t.co/lFc9FgXTRD
PurwasukaNews.com
Deni Ahmad Haidar Belum Tentukan Pilihan, KPUD atau Ansor https://t.co/T3U7zlXTgE
Follow PurwasukaNews.com on Twitter